Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. 3. 3. II. Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Sulsel. Ombudsman setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota Ombudsman. Koordinasi Ombudsman dan Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara dilakukan guna sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan Administasi Petanahan yang berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Atas tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman tadi maka instansi pemerintah tidak dibolehkan menghalang-halangi Ombudsman untuk meneliti segala berkas dengan dalih bahwa hal itu merupakan. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan c. 1, April 2015 pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Sebagaimana pemaparan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto bahwa laporan pada bidang pertambangan naik 100% lebih setelah diterbitkannya Surat Dirjen Minerba Kementerian. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 sebagai dasar pembentukan Ombudsman RI, lembaga ini diberikan wewenang dalam hal berkaitan pembentukan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Baca Artikel. 5, No. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d. KPK bertugas melakukan penegakan hukum dan memiliki kewenangan eksekutorial dalam kasus korupsi, sedangkan Ombudsman bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dengan kewenangan memberikan saran tindakan korektif dan rekomendasi. Ombudsman menemukan bahwa pada proses pencatatan, administrasi dan kearsipan tidak memadai, sehingga sulit mencari dan mengakses data pertambangan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 2019 Pukul 12. PENGANTAR Pada 12 Februari 2016, Presiden Joko Widodo telah melantik sembilan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2016 hingga 2021. Meluruskan pernyataan Anda soal kewenangan Ombudsman dalam menangani maladministrasi, kami luruskan bahwa menangani maladministrasi bukanlah kewenangan Ombudsman, melainkan tugas Ombudsman seperti yang disebut dalam Pasal 7 UU 37/2008: Ombudsman bertugas: a. Pemanggilan pejabat tinggi juga kerap mendapat pengabaian," kata Usman. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. Ombudsman melindungi hak masyarakat dari tindakan tidak adil oleh pemerintahan. Selaku Warga Negara Indonesia dan sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, menggugat. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman melakukan pengawasan pelayanan publik. Ombudsman tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, melainkan juga mengutamakan pendekatan persuasif kepada para Penyelenggara Negara dan pemerintahan agar mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 6. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN. Perlu dipahami bahwa Ombudsman memiliki kewenangan dalam hal pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 28 UU Nomor 37/2008. Chris Fither 3777. BANGKA - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memastikan akan mengawasi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Bumi Serumpun Sebalai. kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Kewenangan Ombudsman dalam Penanganan Laporan Pelayanan Publik Ombudsman's Authority in Handling Reports Public Service 1Muhammad Rus’an Yasin*, 2Muhammad Akbar, 3Moh. 5. 139, TLN NO. Dibandingkan lembaga pengawas independen lain, menurut Usman, kewenangan Ombudsman masih tergolong lemah. melakukan penanganan pengaduan. Seakan belum dirasa cukup, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menambah kewenangan Ombudsman yaitu melakukan. 1646 -9- 6. atau berkaitan dengan kewenangan Ombudsman yang harus dipenuhi untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman agar dapat ditindaklanjuti. Pengembangan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan yang diselenggarakan bagi insan Ombudsman baik oleh internal lembaga Menurutnya, hal itu lantaran pengetahuan pejabat pemerintah di beberapa wilayah tentang profil dan kewenangan Ombudsman masih minim. 4Putu Diah, Gede Astariyani, (2020). Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Sumatera Utara. Hal ini sangat penting dalam rangka menjamin kepatuhan penyelenggara negara atau pemerintahan terhadap Rekomendasi Ombudsman RI yang memuat permintaan. , diakses melalui Ombudsman. mengenai kewenangan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenal Ombudsman, Pengertian hingga Tugasnya. Video Terkait. com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpendapat, Ombudsman Republik Indonesia harus diperkuat karena kewenangannya dinilai masih terbatas. 1, April 2015, Hlm. Kewenangan ombudsman adalah melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelen ggaraan negara, khususnya aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan publik. Surabaya: Laksbang Justitia, Jilid I. Salah satu kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah memberikan rekomendasi. Muslimin B Putra, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Sulsel. mengakses kewenangan Ombudsman dalam proses advokasi korban-korban pelanggaran HAM yang terindikasi juga menjadi korban maladministrasi pada proses penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. h. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23116 Telp/Whatsapp: 08119363737 , Fax 06517557477 Email Pengaduan : pengaduan. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yanglingkup kewenangan Ombudsman; dan e. (2) Dalam hal Ketua Ombudsman berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Ombudsman. Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Sulsel. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-. Bagaimanakah kewenangan ajudikasi Ombudsman dalamKedudukan dan Kewenangan Ombudsman al-Daulah 205 Vol. Pasal 3 Undang-undang. (2) Asisten Ombudsman diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman. Pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan ketika pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Tugas Ombudsman. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12Jawa Timur. By admin. Dalam artikel ini akan di bahas mengenai kewenangan Ombudsman dalam konsep rumah sakit publik dan rumah sakit privat sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun. Pengaduan ke Ombdusman tidak dipungut. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman. 4. Dengan memperhatikan masyarakat Indonesia sebagai pecinta sepak bola yang merasa jengah mengapa Timnas senior khususnya tidak kunjung berprestasi dikancah Asia Tenggara. Apabila memperhatikan fungsi Ombudsman Republik Indonesia. Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. id - Ombudsman, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan standar pelaksanaan pengalihan kewenangan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis. Ia menduga dalam pencopotannya pimpinan KPK melawan hukum. 31 Tahun 2018 tentang Ajudikasi Khusus. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;Menginformasikan batas kewenangan Ombudsman merupakan hal yang penting agar masyarakat mengetahui dan tidak berekspektasi lebih saat menyampaikan laporan ke Ombudsman. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Setiap pengaduan masyarakat pasti ditindaklanjuti dan diselesaikan sepanjang laporan pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan Ombudsman. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh p enyelenggara n egara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. (2) Asisten Ombudsman diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat. Al – Daulah, Vol. Dengan AK masyarakat dapat menuntut ganti rugi melalui Ombudsman bila merasa tidak memperoleh pelayanan dari penyelenggara dengan Ombudsman sebagai ajudikator. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yangMenguji Tugas dan Kewenangan Ombudsman. perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Batasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diatur pada Pasal 8 ayat. Anggota Ombudsman, Robert Na. (2) Dalam hal ketua Ombudsman berhalangan, wakil ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan ketua Ombudsman. Pemanggilan pejabat tinggi juga kerap mendapat pengabaian," kata Usman. Dalam hal penanganan laporan juga terdapat perubahan yang fundamental karena Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki subpoena power (kekuatan memaksa), rekomendasi yang bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi yang mengahalang-halangi Ombudsman dalam menangani laporan. Kepala Perwakilan ORI Sulteng, M Iqbal Andi Magga, dalam sebuah konferensi pers. Ombudsman adalah mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh 13Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press, 2001. Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang ORI yang mengatakan bahwa. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Verifikasi syarat formil dan materiil dilakukan oleh Keasistenan yang membidangi fungsi Verifikasi. Pasal 24 ayat (2). Undang-Undang No. Pertama, Ombudsman dinyatakan telah mencampuri kebebasan hakim dalam memutus karena pokok perkara yang sama sedang menjadi obyek gugatan ke PTUN. 4 . Ombudsman melindungi hak masyarakat dari tindakan tidak adil oleh pemerintahan terutama dalam aspek pelayanan publik. Seperti KPK, Ombudsman bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. Kewenangan Ombudsman RI Dalam Menangani Maladministrasi Oleh Penyelenggara Pemerintahan Secara tradisional ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang menerima. Tugas Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah: Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaduan daring (online) menggunakan Formulir Pengaduan Online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang secara khusus memberi tambahan kewenangan ajudikasi kepada Ombudsman dalam sengketa pelayanan publik antara warga masyarakat dengan para penyelenggara publik. . Foto Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan bahwa Ombudsman RI punya kewenangan panggil petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi. 5, No. Kewenangan Ombudsman Daerah meliputi seluruh urusan yang diserahkan kewenangannya kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kedudukan yang independen dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Nasional maupun Perwakilan Ombudsman di daerah. Keberadaan Lembaga Ombudsaman Nasional hendaknya diatur di dalam Undang undang Dasar dan/atau Undang undang. Muhammad Burhan, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Adapun kewenangan Ombudsman tertuang dalam UU No. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaanPadahal sudah cukup jelas diinformasikan bahwasanya Ombudsman hanya berwenang dalam melakukan pengawasan dan menerima laporan seputar pelayanan publik. dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Kewenangan Ombudsman dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan pelayanan publik dapat dilihat dari fungsi, tugas serta kewenangan Ombudsman yang terdapat dalam Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 yakni Pasal 6, PasalMenyikapi kekhawatiran masyarakat yang takut untuk melapor tersebut, pada Ombudsman sebenarnya diberikan salah satu hak istimewa berupa perlindungan identitas. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 2008, Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Foto: dokumen pribadi. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik berbentuk administratif, barang maupun jasa yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, Bagaimanakah keterkaitan 3 kewenangan antara Ombudsman dan PTUN dalam perspektif perundang-undangan dari masing-masing lembaga. Budi Masthuri ,2005 Mengenal Ombudsman Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 4 7 Bengt Wieslander, 1999, The Parliamentary Ombudsman In Sweden, Sodertalje: Fringraf Pada tahun 1809 Swedia secara resmi mencantumkan Ombudsman Parlementer dalam Konstitusi. 2020, No. Sejak 10 Maret 2000, Indonesia punya lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Aplikasi I-PUBERS Resmi Launching Di Desa Pedindang . Kewenangan Ombudsman RI sebagai Kuasi Legislatif dan sebagai Pengawas Pelayanan Publik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Laporan tersebut terdiri dari 6. Ombudsman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan jalur Ajudikasi Khusus mengeluarkan peraturan Ombudsman RI Nomor 31 Tahunn 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. 57 WIB. Secara sederhana, kewenangan pengawasan dimaksud untuk memberikan masukan dan tindakan korektif bagi penyelenggara negara yang terbukti maladministrasi. 50 2016 390 FAKULTAS HUKUM 1. 7 (tujuh) orang anggota. kewenangan Ombudsman; d. Sejajarnya Kelembagaan Ombudsman dengan Kekuasan lain didasarkan pada tugas dan fungsinya. penyelenggara pelayanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 11 Sya’roni Muhammad Isa, ^Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelanggaran Pelayanan Publik. 42 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Asisten Ombudsman RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu adanya pengaturan mengenai pengembangan karier Asisten Ombudsman RI; b) bahwa untuk menentukan pangkat. (2) Dalam hal Ketua Ombudsman berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Ombudsman. Rapat Perwakilan adalah rapat dengan agenda tertentuOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG. Pengaduan daring (online) menggunakan Formulir Pengaduan Online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Selanjutnya Ombudsman menindak lanjuti keluhan tadi dengan cara melakukan inspeksi terhadap instansi pemerintah. Bagaimanakah kewenangan ajudikasi Ombudsman dalam Pasal 7 Ombudsman bertugas: a. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ( UU ORI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Selasa (6/9/2022). Oleh karena itu Ombudsman d ianggap sebagai sarana . Ombudsman bertugas : Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; Melakukan pemeriksaan subtansi atas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik. com Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan hukum milik negara (BHMN) serta badan swasta atau. Tantangan Ombudsman RI dalam menyelenggarakan ajudikasi khusus setidaknya ada tiga. atau berkaitan dengan kewenangan Ombudsman yang harus dipenuhi untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman agar dapat ditindaklanjuti. Dinas Kesehatan. Keberadaan. Penilaian kepatuhan. Ombudsman: PPATS Harus Sesuai SOP dan Kewenangan. Salah. (2) Asisten Ombudsman diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat. PERWAKILAN ACEH Jalan Banda Aceh - Medan KM 4 Tanjung, Kec. co Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan pengumuman pemerintah tentang rencana impor 1 juta ton beras telah memicu keresahan publik,. Hukum Administrasi Negara. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan. Ketua Ombudsman periode 2016-2021 Ninik Rahayu, mengatakan prinsipnya Ombudsman bukan aparat penegak hukum. Artikel. Perencanaan dan pengendalian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 8 Ayat 2 UU 37 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan bagi Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan saran kepada Presiden guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau. Salah satu poin yang mengemuka perlunya penguatan terhadap kewenangan Ombudsman melalui revisi UU 37/2008. Oleh: Willa Wahyuni Bacaan 3 Menit Logo Ombudsman RI Ombudsman RI beberapa kali terlibat dalam persiapan pengamanan mudik serta turut ikut dalam. C. Pihak-pihak tersebut sudah disurati oleh Ombudsman yang juga disertai analisis temuan malaadministrasinya. com, diakses pada 28 Mei 2018 pukul 20:00. 1, April 2013 sehingga melahirkan beberapa pertanyaan:. Perluasan Kewenangan Ombudsman Untuk Memiliki Kewenangan Mengadili Di-kewenangan Ombudsman dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Nasional yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2008, maka Komisi Ombudsman Indonesia berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. c) menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI; d) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; pilihannya berdasarkan kewenangan yang ada melalui mediasi/konsiliasi. Tugas Ombudsman. 24. Sikap KPK yang justru mempertanyakan kewenangan disikapi Ombudsman secara serius. Pegawai-pegawai ini biasanya dilantik pemerintah atau parlimen, tetapi dengan suatu takat. Mengenal Ombudsman, Pengertian hingga Tugasnya. Jawa Timur. Kata Kunci: Integrasi Kewenangan, Ombudsman Republik Indonesia, The. 2. TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN AJUDIKASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SENGKETA PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK . 1646 -9- 6. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. Namun, apabila saran korektif tersebut tidak dilaksanakan, Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengeluarkan mahkotanya, yaitu rekomendasi. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang kewenangan ini belum digunakan Ombudsman, walaupun sudah ada peraturan Ombudsman No. Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang. Baca Artikel. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh. Apa Itu Maladministrasi? Situs resmi Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Negara yang Berwenang Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Seluruh Indonesia Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta. 15.